Tingkatkan Pelayanan, Disperkimta Tangsel Gelar Pelatihan Public Speaking

Tangsel ? Komunikasi yang baik dirasa perlu dalam sistem pemerintahan, karena pemerintahan secara langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) menginstruksikan dan mendorong para pejabat di lingkungan pemerintahannya supaya mampu berkomunikasi secara efektif. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Tangsel menggelar Pelatihan Public Speaking untuk pegawainya di The Asia Pacific Competency Center, Serpong pada Selasa dan Rabu, 12-13 Februari 2019 yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkimta Tangsel Teddy Meiyadi.

?Berbicara di hadapan masyarakat, tentunya harus dengan komunikasi dan bahasa yang baik. Terlebih, sebagai pejabat publik  memiliki program yang pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat,? ujarnya.

Para pegawai Disperkimta diajarkan bagaimana teknik komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, bidang-bidang yang ada di Disperkimta, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti pertanahan, permukiman, perumahan, pemakaman dan PJU listrik.

?Biasanya masyarakat suka marah karena proses yang lama. Contohnya, pembebasan lahan, nah karena kita terjun langsung ke masyarakat, bagaimana caranya agar mereka tidak marah dan mengerti. Maka itu, kita jalin komunikasi dengan tatanan bahasa yang baik,? imbuhnya.

Pemimpin akan lebih baik jika menganggap komunikasi itu penting. Dengan adanya komunikasi, Public Speaking yang baik, kemarahan-kemarahan masyarakat bisa teratasi, sehingga fungsi kontroling bisa dilakukan bersama-sama.

?Saya menghimbau agar para camat dan lurah pun membuka komunikasi yang baik kepada masyarakat. Seperti halnya staff saya yang selalu saya imbau untuk berkomunikasi yang baik dengan media,? ungkapnya.

Sementara Rosilia Wulan selaku Pembicara dari Yayasan Nayla Citra Bangsa, mengutarakan bahwa pelatihan ini sangat diperlukan sekali untuk ASN selaku pelaksana dengan tugasnya yang berhubungan dengan masyarakat.

?Bagaimana situasi pekerjaan dengan kebijakan kondusif, agar tujuan dapat disampaikan dengan baik kepada semua pegawai dan untuk menyalurkan di masyarakat. Bagaimana komunikasi kepada masyarakat, khususnya dengan akademis yang kurang tinggi,? bebernya.

Masyarakat sekarang makin lama akan makin pintar dan dirinya berharap pejabat dapat menggali ilmu dan kemampuan untuk melayani masyarakat heterogen dengan pola hidup yang terus berkembang.

?Untuk teori tentang bagaimana cara membuat naskah pidato yang baik, bagaimana teknik menghadapi rasa gugup dan menggali ketakutan mereka dalam berbicara di depan umum, saya fokuskan di hari pertama pelatihan,? ungkap Rosilia.

Lanjutnya, untuk hari kedua, lebih ke praktek bagaimana posisi kaki saat berdiri. Dan progress yang lebih baik dari hari pertama terlihat saat peserta mempraktekan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan Sosialisasi Pembebasan Lahan Jalan Bhayangkara di Aula Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Rabu (27/3/2019).

Rencana pembebasan jalan sepanjang 800 meter ini dilakukan mulai dari Masjid Asmaul Husna hingga sodetan jalan depan Pusdiklantas Polri. Sedangkan awal eksisting jalan sekitar 8 meter, menjadi ROW 24 meter dengan kebutuhan lahan kurang lebih 21.250 meter persegi.

Dalam pemaparanya, Kepala Bidang Pembebasan Lahan Disperkimta Kota Tangsel, Rizqiyah mengatakan pembebasan lahan untuk ruas jalan Bhayangkara sempat tertunda. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran kas daerah.

?Saat ini, anggaran sudah dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019 dan proses pembebasan lahan sudah dapat dilaksanakan,? ujarnya kepada Palapanews, Kamis (28/3/2019).

Dengan total anggaran senilai Rp200 miliar untuk tahun 2019, menurutnya, pemberian ganti rugi harus dilakukan seimbang sesuai dengan nilai tanah. Termasuk segala benda yang terdapat di atasnya, yang telah dilepaskan atau diserahkan.

?Mulai dari proses sosialisasi, pengukuran sampai pembebasan lahan ini dilakukan secara transparan dan jaminan kepastian hukum. Artinya, dalam pengadaan tanah sampai pembayaran saya pastikan tidak ada pungutan yang apapun. Bahkan materai pemerintah yang menanggung,? jelasnya.